Politik

Rapat Pleno Terbuka, Rekapitulasi Dpt Kalimantan Selatan

0

KALSEL, REPORTASE9.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka untuk melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, di Rattan Inn Hotel Banjarmasin, Sabtu (17/10) pagi.

Peserta terdiri dari Bawaslu Kalsel, Tim kampanye pasangan Cagub dan Wagub, Perangkat Pemerintah Daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil serta KPU Kabupaten/Kota.

Rapat dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Kalsel, Sarmuji. Turut dihadiri Kapolda, Danrem, Kejati, Kementrian Hukum dan Ham, Kesbangpol, Disdukcapil dan Kb serta Biro Pemerintahan Provinsi Kalsel.
Rapat di laksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Setelah tata tertib rapat di bacakan dan di buka oleh ketua KPU Kalsel, selanjutnya Komisioner KPU, Hatmiati menyampaiman hasil data Daftar Pemilih Tetap (DPT) seluruh tingkat Kpu Kab/Kota se-Kalsel.

Berdasarkan hasil rekap yg di laksanakan Pleno Terbuka di tingkat KPU Kab/Kota. Kota Banjarmasin melaksanakan Rapat Pleno tercepat untuk seluruh Kab/Kota, hanya berlasung sekitar 35 menit, pada tanggal 15 Oktober 2020, pleno berjalan dengan lancar tidak ada rekomendasi Bawaslu.

Sedangkan di Kabupaten Banjar dan Tapin, pleno berlangsung lancar, saran perbaikan dari Bawaslu ketika itu langsung ditindak lanjuti.

Kemudian di Tanah Laut, Kota Baru, HSS, HST, HSU, Batola dan Banjarbaru, proses Pleno berlangsung dengan lancar, tidak ada sama sekali tanggapan atau rekomendasi dari Bawaslu.

Untuk Kabupaten Tanah Bumbu mendapat tanggapan pada saat pleno, penghapusan dan penambahan data, berdasarkan rekomendasi Bawaslu langsung dikonfirmasi dan ditindak lanjuti pada saat itu juga.

Di Kab Balangan ada tambahan pemilih baru hasil masukan mayarakat dan Bawaslu pasca pleno PPK dan langsung ditindak lanjuti.
Di Kabupaten Tabalong, pleno tidak ada tanggapan ataupun catatan dari Bawaslu maupun tim kampanye, selama 2 jam, namun setelah selesai ternyata ada kekeliruan pembacaan dari satu Kec Muara Uya langsung ditindak lanjuti Bawaslu dan KPU.

Kemudian, DPT dibacakan oleh masing-masing KPU Kab/Kota usai membacakan dan merespon tanggapan/masukan peserta rapat, kemudian Berita Acara Penetapan Dpt tingkat Kab/Kota beserta dokumen lainnya di serahkan.

Ketua Bawaslu, Erna Kapsyiah mengapresiasi kerja kawan-kawan KPU Kab/Kota, jadi saran perbaikan yang di berikan Bawaslu Kab/Kota sebelum pleno itu di tindak lanjuti, sehingga pada saat pleno, hampir tidak ada persoalan di Kab/Kota.

“Saran perbaikan itu sudah di sampaikan sebelum pleno dan di tindak lanjuti oleh KPU Kab/Kota”, Ungkap Erna.

Terkait Dpt di Kab/Kota Tabalong dirinya meminta tanggal perbaikan di infokan kepada kawan kawan di KPU Kab/Kota.

“Mohon tanggal perbaikan ini nanti bukan diinformasikan dengan Bawaslu tetapi dengan KPU di Kab/Kota Tabalong,  bisa menginformasikan ini kepada stekeholder lainnya, karena ada pengurangan 15 orang pemilih perempuan”, ujar Erna.

Sarmuji mengatakan bahwa DPT Provinsi ini hanya sebagai rekapan dari DPT KPU Kab/Kota.

“Hari ini kita rapat pleno terbuka Dpt untuk pemilihan Gubernur Kalsel, semua Kab/Kota sudah melaksanakan, menetapkan DPTnya, jadi Provinsi ini hanya merekap Dpt dari kawan-kawan KPU Kab/Kota”, ujar Sarmuji.

Dari 13 Kab/Kota di Kalsel, terdapat 153 Kec, 2008 Kel/Desa, 9.069 TPS, 1.396.244 Pemilih Laki-laki, 1.397.567 Pemilih Perempuan, jadi, 2.793.811 jumlah Dpt.
“Hari ini jumlah Dpt kita naik, dari DPS 2.747.364”, ungkap Sarmuji.

Kemudian dirinya menanggapi perihal Pleno di Kab Tabalong, “KPU Tabalong terjadi pengurangan saja, dalam prosesnya sudah hanya direkap saja tidak dikurangi dan sudah diselesaikan dengan Bawaslu, dan nanti semua diselesaikan dengan pihak-pihak terkait”, ungkap Sarmuji.

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

You may also like

More in Politik