By 
Seluruh perwakilan fraksi Partai Politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru sampaikan pandangan umumnya langsung kepada Walikota Banjarbaru, dalam Rapat Paripurna DPRD Banjarbaru, Selasa (11/06).
Penyampaian pandangan umum tersebut, merupakan tindaklanjut dari Rapat Paripurna pada 24 Mei 2019 lalu, terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018.
Penyampaian pandangan umum oleh perwakilan fraksi-fraksi tersebut diantaranya terkait pelayanan-pelayanan publik yang dinilai belum maksimal dirasakan oleh masyarakat.
Seperti banyaknya laporan terhadap lambatnya pelayanan Rumah Sakit di Banjarbaru dalam memberikan layanan, khususnya kepada peserta BPJS. Serta, kurang ramah tamahnya, pelayanan medis yang diberikan pihak Rumah Sakit kepada pasien dan keluarganya.
Selain itu, peran Pemerintah Kota Banjarbaru juga dipertanyakan terutama dibidang ekonomi dan bisnis. Diantaranya, peran pemerintah dalam menekan kenaikan harga sembako atau bahan pokok di Banjarbaru, yang terus mengalami kenaikan padahal permintaan dipasaran tidak terlalu tinggi.
Dan juga, peran Pemerintah dalam meningkat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Banjarbaru.
Terkait akan hal tersebut, Walikota Banjarbaru, Nadjmi Adhani pun secara langsung, mengungkapkan langkah dan strategi Pemerintah Kota Banjarbaru menanggapi pembacaan pandangan umum oleh seluruh perwakilan fraksi DPRD Banjarbaru.
Menurut Walikota Banjarbaru, Nadjmi Adhani terkait akan pelayanan-pelayanan di Kota Banjarbaru, dalam waktu dekat pihaknya akan membentuk tim untuk melaksanakan monitoring atau pengawasan ketempat pelayanan masyarakat, serta melakukan survey terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima.
Namun, Nadjmi mengungkapkan yang menjadi kendala terhadap lambatnya pelayanan dirumah sakit, antara lain kurangnya edukasi terhadap masyarakat, untuk membedakan antara yang perlu tindakan gawat dan yang perlu tindakan darurat.
“Banyaknya kasus yang tidak gawat dan darurat, yang menggunakan layanan gawat darurat dirumah sakit, menjadi salah satu kendala yang membuat pelayan di rumah sakit terlihat lambat. Sehingga kedepan setiap rumah sakit akan melakukan upaya pemilahan pasien agar dapat memberikan respon time kepada pasien gawat darurat” ujarnya.
Sedangkan, tambah Nadjmi Adhani, terkait akan tingginya harga barang pokok di Banjarbaru, dirinya akan menugaskan Dinas Perdagangan Banjabaru untuk melaksanakan survei harga.
Kalau kenaikan melebihi dari harga standar yang telah ditetapkan, maka Nadjmi menginstruksikan agar Dinas Perdagangan Banjarbaru, langsung melakukan koordinasi dengan Dinas perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan untuk sesegeranya mengambil tindakan seperti mengadakan pasar murah.
Sementara itu, terkait akan peran Pemerintah Kota Banjarbaru dalam memajukan UMKM Banjarbaru yang selama ini telah memasuki Pasar Domestik, Nadjmi mengungkapkan telah melakukan kerjasama antara UMKM dengan pemerintah.
“Kami terus memberikan motivasi dan edukasi untuk senantiasa memanfaatkan media sosialnya secara maksimal. Selain itu, Pemerintah Banjarbaru telah melaksanakan berbagai sarana promosi seperti pameran, bazar dan sebagainya. Serta saya selalu menghimbau kepada ASN Banjarbaru apabila bertugas keluar daerah maka promosikanlah produk UMKM kita, khusunya dibidang fashion,” kata Nadjmi Adhani.
Comments